SISTEM KOORDINASI ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DENGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) DALAM PENANGANAN BANK GAGAL

HUKUM DAN TEKLOGI SUATU KAJIAN TEORITIS TERHADAP PENOMENA LAYANAN TRANSFORTASI ONLINE

PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN BERKONTRAK PADA AKAD PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF TEORI HUKUM EKONOMI ISLAM

SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

PERAN DAN KEDUDUKAN EMPAT PILAR DALAM PENEGAKAN HUKUM HAKIM JAKSA POLISI SERTA ADVOCAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM PADA KASUS KORUPSI

KONVENSI BERN DAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA

ESENSI PAHAM KONSEP KONSTITUALISME DALAM KONTEKS PENYELENGGARAAN SISTEM KETATANEGARAAN

TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI TERHADAP UTANG PERSEROAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1914 K/PDT/2009 )

PELANGGARAN MEREK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (PENELITIAN PADA BPRS WAKALUMI)