PERAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN RISIKO COVID-19 BAGI TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT

HAK PILIH DAN DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DI INDONESIA DALAM PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMELUK ALIRAN KEPERCAYAAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA PENDIDIKAN YANG BAIK BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 2 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)

PENETAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERUSAKAN SURAT SUARA OLEH OKNUM KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 233/ PID.SUS/2020/PN TRT)

POLITIK HUKUM PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT TANAH PENGGANTI SEBAGAI BUKTI HAK ATAS KEBENDAAN DITINJAU DARI PASAL 32 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA DEPOK)

HAK POLITIK INDIVIDUAL PRA DAN PASCA MENJADI NARAPIDANA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

AKULTURASI HUKUM ADAT BADUY DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (ANALISA PUTUSAN NO.1054/PID.B/2018/PN.JKT.SEL)