PROBLEMATIKA DAN TEKNIS PENYELENGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19

PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKIBAT PERALIHAN HAK MILIK TANAH DITINJAU DARI PASAL 1365 KUH PERDATA DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT 252/PDT.G/2018/PN JKT.BRT)

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN JABATAN MENURUT PASAL 374 KUHP DALAM PENDEKATAN TEORI PEMIDANAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1316/PID.B/2017/PN.JKT.SEL)

WANPRESTASI TERHADAP AKTA PENGAKUAN UTANG DI BAWAH TANGAN DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DITINJAU DARI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ( ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 837 K/PDT/2019)

ANALISIS YURIDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MANIS JAYA KOTA TANGERANG

PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP JAMINAN SEBAGAI SARANA PELUNASAN HUTANG DEBITUR BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG –UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISA PUTUSAN NO. 49/PID.SUS-ANAK/2019/PN. TNG)

JAMINAN PERLINDUNGAN PROFESI PENILAI PUBLIK DALAM KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.01/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.01/2014 TENTANG PENILAI PUBLIK

NEURO – LINGUISTIC PROGRAMMING DAN RESEARCH METODOLOGY SEBAGAI PENGGALIAN INFORMASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

PROSES PEMBEBASAN LAHAN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN)