PENGGUNAAN REKONSTURKSI OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN KAITANNYA DENGAN PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) (STUDI PUTUSAN NO: 2390/PID.B/2017/PN.JKT.BRT)

TARIK MENARIK KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN PAGEDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

KEBIJAKAN HUKUM KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEJAHATAAN SEKSUAL DALAM PERSFEKTIF PEMIDANAAN

GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI PASAL 19 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

BENTURAN PRAKTEK HUKUM ADAT BADUY TERHADAP PENDIDIKAN SEBAGAI ELEMEN DASAR HAK ASASI MANUSIA

KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PENGGUNA VAPE (ROKOK ELEKTRIK) DI KABUPATEN BADUNG

KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM UPAYA MENDAPATKAN KREDIT PADA LEMBAGA KEUANGAN

PENDEKATAN HUKUM DALAM MENGATASI MASALAH E-COMMERCE DI INDONESIA